 |
| Aktivitas ekonomi lumpuh, sejumlah keramba tetap beroperasi. DPRD desak pemerintah hadirkan kebijakan berkeadilan. |
SELAYAR, BICARABAIK — Sejumlah nelayan di kawasan Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, memprotes penyegelan keramba ikan hidup milik mereka. Mereka menilai tindakan itu tidak adil karena sejumlah keramba lain milik pengusaha tetap diizinkan beroperasi.
Penyegelan dilakukan oleh tim gabungan dari Balai Taman Nasional Takabonerate dan Kepolisian sejak hampir sebulan lalu. Sedikitnya lima unit keramba disegel di Pulau Rajuni, Tarupa, Jinato, dan Pasitallu. Aparat juga menyita perlengkapan seperti jaring dan alat bantu lainnya.
Menurut pihak balai, penyegelan dilakukan karena pemilik keramba belum menjalin kerja sama resmi dengan pengelola kawasan konservasi. Namun, di sejumlah lokasi, keramba milik pengusaha yang disebut telah menjalin kemitraan tetap beroperasi.
Kondisi ini memicu protes dari para pengepul dan nelayan anggota mereka. Mereka meminta pendampingan agar dapat mengurus izin resmi secara setara. "Kami tidak menolak aturan, kami hanya butuh dibina dan diberi jalan agar bisa legal," ujar seorang pengepul di Jinato.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kepulauan Selayar dari Fraksi NasDem, Arsil Ihsan, meminta pemerintah bersikap adil. Ia menilai pendekatan hukum semestinya diiringi dengan pendampingan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.
"Negara harus hadir. Ini bukan soal pelanggaran semata, tetapi soal keberlangsungan hidup ribuan nelayan di kawasan konservasi," kata Arsil, Jumat (17/5/2025).
Taman Nasional Takabonerate merupakan kawasan konservasi laut dengan luas 530.765 hektare dan termasuk dalam prioritas nasional. Namun, di dalamnya hidup ribuan jiwa yang menggantungkan ekonomi dari sektor kelautan.
Para nelayan berharap penegakan aturan berjalan seiring dengan upaya pembinaan, agar kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara bersamaan.
.jpeg)
