Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

‎Uang Tanpa Tiket di Pelabuhan Jampea

bicarabaik.my.id
Sabtu, 31 Mei 2025
Last Updated 2025-06-01T18:07:49Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
masukkan script iklan disini

Pelabuhan jampea kepulauan selayar
Pelabuhan jampea kepulauan selayar

              

Jampea Selayar_BICARABAIK— Di balik riuh aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Jampea, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tercium aroma tak sedap: praktik pungutan liar (pungli) diduga menjadi bagian dari prosedur sehari-hari.


Pada bulan Februari 2025 lalu, Baharuddin pemilik truk pengangkut alat berat harus merogoh kocek lebih dalam saat hendak menyeberang. Truk miliknya tergolong Golongan IX, sesuai klasifikasi resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun tarif yang dibebankan, katanya, jauh melampaui ketentuan.

‎“Kami diminta bayar lebih mahal, tanpa tiket, tanpa struk. Hanya sobekan kertas dengan coretan,kejadian ini pass bulan Februari 2025. “Kalau bukan pungli, apa namanya?” ujar Baharuddin saat ditemui di konfirmasi awak media.

Dalam penelusuran awak media melalui tim di Lokasi, tidak ditemukan papan informasi tarif atau klasifikasi kendaraan di area loket pelabuhan. Petugas bersikukuh bahwa tarif sudah “sesuai kebijakan pelabuhan”, namun tidak satu pun dokumen yang dapat membuktikan klaim tersebut.

‎Pembayaran dilakukan secara manual, tanpa sistem digital, tanpa pencatatan resmi. Setiap sopir hanya menerima tanda kertas sebagai bukti—tanpa legitimasi.

‎Dr. Nurlina Malik, pakar hukum transportasi dari Universitas Hasanuddin, menilai praktik ini melanggar aturan. “Pungutan tanpa dasar hukum dan tanpa bukti sah merupakan pelanggaran administratif, bahkan pidana. Ini masuk ranah pungli,” tegasnya.

‎Praktik semacam ini, menurut Nurlina, memperburuk citra pengelolaan pelabuhan rakyat di Indonesia timur. “Minim pengawasan, rawan penyimpangan,” tambahnya.

‎Desakan audit terhadap manajemen pelabuhan Jampea mulai menggema. Para pelaku usaha alat berat menuntut penertiban petugas dan transparansi sistem pembayaran. Jika tidak, dampaknya bisa beruntun: biaya logistik naik, proyek pembangunan terhambat.

‎“Kalau terus dibiarkan, kami yang tekor. Negara ikut rugi,” kata Baharuddin.

‎Hingga laporan ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari otoritas pelabuhan maupun pemerintah daerah. Seperti pungli itu sendiri—diam-diam, tapi nyata.

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl