 |
| Beredar Isu dari Kalangan Peserta, Muscab DPC APDESI ke-3 Selayar Diarahkan oleh Inspektur Inspektorat, Ada Apa? |
SELAYAR, BICARABAIK - Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-3 DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kepulauan Selayar kembali diselimuti kontroversi. Kali ini, beredar isu dari kalangan peserta bahwa jalannya Muscab diduga “diarahkan” oleh salah satu pejabat di lingkup Inspektorat Selayar.
Isu ini mencuat pasca pelaksanaan Muscab yang digelar beberapa waktu lalu, di mana sejumlah peserta menyuarakan kegelisahan mereka atas dugaan adanya intervensi halus dari pihak yang seharusnya menjaga netralitas.
“Saya mendengar langsung dari beberapa peserta, katanya ada arahan-arahan dari oknum Inspektorat. Ini membuat suasana Muscab jadi tidak sehat,” ungkap salah satu peserta Muscab yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (5/7/2025).
Pernyataan senada juga beredar di grup internal para kepala desa, yang mempertanyakan mengapa unsur pengawas internal pemerintah justru diduga ikut terlibat dalam urusan organisasi independen seperti APDESI.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar. Awak media telah mencoba menghubungi Inspektur Inspektorat untuk dimintai tanggapan, namun belum mendapat respon.
Di sisi lain, Ketua DPD APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi yang sebelumnya dimintai tanggapan soal dinamika Muscab ini, menyarankan agar setiap persoalan dikembalikan pada aturan organisasi. “Silakan konfirmasi ke panitia, kalau soal kekurangan anggaran atau mekanisme, semua bisa diluruskan sesuai AD/ART,” ujarnya singkat.
Isu dugaan arahan ini makin menambah keruh suasana pasca Muscab, yang sebelumnya juga digugat sebagian peserta karena tidak dilaksanakannya pleno keduatahapan penting dalam pembentukan komisi dan perumusan AD/ART.
Publik kini bertanya: jika benar ada arahan dari unsur birokrasi, apa motif di baliknya? Dan sampai sejauh mana independensi organisasi kepala desa ini bisa dipertahankan?
