 |
| Fhoto:BICARABAIK.MY.ID |
BICARABAIK.MY.ID- GOWA (SULAWESI SELATAN) — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Suara Keadilan dan Kebenaran (SKK) menyatakan perhatian terhadap dugaan praktik pembalakan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Organisasi tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Awaluddin Anwar, penggagas sekaligus pendiri DPP Suara Keadilan dan Kebenaran, menyampaikan bahwa dugaan penggundulan kawasan hutan lindung di Kecamatan Tombolo Pao perlu ditangani secara serius.
Menurutnya, hasil pemantauan lapangan yang dilakukan sejumlah pihak menunjukkan adanya aktivitas penebangan yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Temuan di lapangan menunjukkan adanya pembukaan lahan di kawasan yang seharusnya dilindungi. Hal ini perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan menyeluruh,” ujar Awaluddin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, area hutan yang diduga terdampak pembalakan menunjukkan perubahan kondisi, antara lain terbukanya lahan, adanya jalur akses, serta bekas aktivitas penebangan.
Sejumlah warga setempat juga menyampaikan bahwa aktivitas pengangkutan kayu diduga telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu.
Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan bahwa aktivitas pengangkutan kayu kerap terlihat pada malam hari.
Informasi tersebut, menurut DPP SKK, perlu diverifikasi lebih lanjut oleh aparat berwenang.
Hingga saat ini, aparat penegak hukum telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menetapkan satu orang tersangka yang dikaitkan dengan kepemilikan lahan.
DPP Suara Keadilan dan Kebenaran menilai proses hukum tersebut perlu terus dikembangkan guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya masing-masing.
Awaluddin Anwar menyatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini serta berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan media untuk mendorong penegakan hukum yang objektif.
Dalam pernyataan resminya, DPP Suara Keadilan dan Kebenaran berharap aparat penegak hukum dapat mengusut dugaan pembalakan liar tersebut secara menyeluruh, mulai dari aktivitas di lapangan hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusi hasil hutan.
“Kami berharap proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Awaluddin.
Menurut DPP SKK, perlindungan kawasan hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta menjamin ketersediaan sumber daya air bagi masyarakat.
Kerusakan hutan di wilayah hulu, apabila terbukti, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar, terutama pada musim hujan dan kemarau.
Oleh karena itu, DPP SKK menilai pengelolaan dan perlindungan hutan perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
DPP Suara Keadilan dan Kebenaran menegaskan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini dan mendukung upaya penegakan hukum dalam rangka perlindungan lingkungan hidup