Athena Rayburn, Executive Director Association of International Development Agencies (AIDA), Dok: Istimewa

Bicarabaik | New York —  Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza menjadi perhatian dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Agustus 2026. Dalam sidang tersebut, Athena Rayburn, Executive Director Association of International Development Agencies (AIDA), menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan mandat Dewan Perdamaian di Gaza.

Rayburn menilai Dewan Perdamaian gagal memenuhi ukuran dasar dalam melindungi warga sipil dan, menurut penilaiannya, justru semakin mengukuhkan keberadaan Israel yang disebutnya melanggar hukum di wilayah Palestina.

AIDA merupakan organisasi payung yang mewakili lebih dari 100 organisasi kemanusiaan dan pembangunan internasional yang bekerja di wilayah Palestina yang diduduki.

Dalam keterangannya kepada Dewan Keamanan, Rayburn mengatakan bahwa meskipun terdapat sejumlah perkembangan dalam penyaluran bantuan dan kondisi kelaparan terburuk berhasil dihindari, sekitar dua juta warga Gaza masih bergantung pada bantuan kemanusiaan yang aksesnya dibatasi.

Ia mengatakan, sejak gencatan senjata diumumkan, lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat tindakan militer Israel.

Rayburn juga menyoroti pembatasan terhadap kegiatan organisasi kemanusiaan. Menurutnya, lebih dari 30 organisasi bantuan internasional telah dicabut pendaftarannya oleh otoritas Israel.

Ia menyebut sejumlah perlengkapan medis dasar, termasuk gunting, kruk, kursi roda dan kaki palsu, masih ditolak dengan alasan dikategorikan sebagai barang yang dapat digunakan untuk lebih dari satu tujuan atau dual-use. Masuknya tenaga medis internasional yang memiliki keahlian khusus juga disebut masih dibatasi.

Selain itu, Rayburn mengatakan sejumlah bahan pangan segar, termasuk semangka dan bawang, ditolak dengan alasan tidak termasuk dalam “kebijakan kemanusiaan”. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak pernah dipublikasikan atau tersedia secara utuh.

Pembatasan terhadap minyak mesin juga menjadi sorotan. Rayburn mengatakan pembatasan tersebut telah membuat harga minyak mesin melonjak hingga 45 kali lipat dari harga normal dan membawa operasi kemanusiaan ke titik yang sangat kritis.

Rayburn kemudian menyoroti pergeseran garis gencatan senjata yang disebut sebagai Yellow Line. Menurutnya, garis yang semestinya tetap itu terus bergerak ke arah barat dan sejak Oktober telah membatasi atau menyebabkan hilangnya akses terhadap sedikitnya 85 fasilitas kemanusiaan, termasuk titik air, sekolah dan klinik kesehatan.

Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan pada dasarnya tidak boleh dijadikan sesuatu yang bersyarat. Menurut Rayburn, ruang fisik bagi kegiatan kemanusiaan di Gaza terus menyempit, sementara dampaknya terhadap kehidupan warga Palestina belum mendapatkan pertanggungjawaban yang memadai.

Rayburn juga mempertanyakan tanggung jawab Dewan Perdamaian. Menurutnya, apabila Dewan Perdamaian mengklaim bertanggung jawab atas perbaikan kondisi di lapangan, lembaga tersebut juga harus mengambil tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi selama berada di bawah pengawasannya.

“By these basic measures, the Board of Peace is failing,” ujar Rayburn dalam keterangannya.

Ia mengatakan Dewan Perdamaian harus bertanggung jawab atas seluruh perkembangan di lapangan, baik yang dinilai positif maupun negatif.

Rayburn kemudian mendesak Dewan Keamanan untuk menggunakan kewenangan penyelidikannya dan melakukan misi segera ke Gaza. Ia mengatakan realitas yang dihadapi warga sipil dan pekerja kemanusiaan di lapangan tidak cukup digambarkan hanya melalui laporan yang saling bertentangan.

“I do not ask you to take our professional assessment on trust. Instead, exercise your powers of inquiry and come and see for yourselves,” kata Rayburn.

Dalam sidang yang sama, Acting United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process Ramiz Alakbarov menyampaikan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat buruk. Ia mengatakan sekitar dua pertiga wilayah Gaza masih tidak dapat diakses dan menyerukan penghapusan hambatan terhadap bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, High Representative for Gaza dari Dewan Perdamaian, Nickolay Mladenov, juga memperingatkan mengenai kondisi tempat tinggal dan kebutuhan dasar warga Gaza menjelang musim dingin. Ia menyerukan agar bantuan tempat tinggal yang lebih layak dapat masuk ke Gaza.

Sidang tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penilaian mengenai pelaksanaan rencana perdamaian dan kondisi kemanusiaan di Gaza. Rayburn menekankan perlindungan warga sipil dan akses bantuan sebagai ukuran utama keberhasilan, sementara perwakilan Dewan Perdamaian menekankan proses politik dan implementasi rencana transisi.

Bagi Rayburn, mandat yang diberikan kepada Dewan Perdamaian tidak menghapus tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat Palestina.

Ia meminta Dewan Keamanan tidak hanya mengandalkan laporan teknis, tetapi menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melihat langsung kondisi di Gaza.