Dok: Istimewa

Bicarabaik | Luwu — Aksi penyampaian aspirasi berlangsung di Bonelemo, Kabupaten Luwu, Senin (30/8/2026). Massa aksi membawa sejumlah persoalan, di antaranya terkait kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar serta aktivitas mobilisasi kendaraan yang melintas di jalan umum dan kawasan permukiman.

Dalam aksi tersebut, Piur Arman yang diketahui merupakan warga Bonelemo turut menyampaikan aspirasi. Sejumlah peserta aksi lainnya diketahui memiliki latar belakang atau afiliasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Arman mengatakan, masyarakat sekitar berharap kesempatan kerja yang muncul dari aktivitas perusahaan dapat diberikan secara lebih proporsional kepada warga setempat. Selain itu, aktivitas mobilisasi kendaraan juga dinilai perlu mendapat perhatian karena bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat.

“Yang kami minta agar kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar benar-benar diperhatikan. Selain itu, mobilisasi kendaraan yang melintas di jalan umum dan perkampungan juga perlu diatur dengan baik karena bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat,” ujar Arman.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah peserta yang hadir dalam aksi tersebut relatif terbatas. Tidak terlihat keterlibatan masyarakat Bonelemo maupun warga Saronda dalam jumlah besar.

Di tengah penyampaian aspirasi, perhatian juga tertuju pada penyerahan dokumen company profile sebuah badan usaha kepada pihak PT Masmindo Dwi Area (MDA).

Dokumen tersebut diserahkan oleh salah seorang peserta aksi kepada perwakilan perusahaan di sela komunikasi yang berlangsung di lokasi.

Penyampaian profil badan usaha kepada perusahaan pada dasarnya merupakan hal yang dapat terjadi dalam hubungan bisnis. Namun, dokumen yang diperlihatkan di lokasi menjadi perhatian karena berdasarkan penelusuran awal, badan usaha tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan salah seorang pihak yang terlibat dalam aksi.

Dalam company profile yang diperlihatkan, alamat badan usaha tercantum di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, dokumen perusahaan tersebut sebelumnya telah masuk dalam proses pengajuan di MDA. Namun, pengajuan itu disebut belum memperoleh persetujuan.

Salah satu persoalan yang disebut masih menjadi pertimbangan adalah domisili badan usaha yang tercatat di Kalimantan Timur.

Belum diketahui apakah pengajuan badan usaha tersebut berkaitan langsung dengan tuntutan yang disampaikan dalam aksi atau merupakan kepentingan bisnis yang disampaikan pada momentum yang sama.


Tokoh Desa Minta Persoalan Dikomunikasikan

Di tengah aksi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat Desa Saronda dan Desa Bonelemo justru menekankan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan persoalan antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan.

Tokoh masyarakat Desa Saronda, Asrudin, mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Namun, menurut dia, komunikasi antara masyarakat dan perusahaan selama ini telah berjalan cukup baik.

Dia juga menyebut keberadaan Forum Desa Matappa (FORDES MATAPPA) dapat menjadi salah satu ruang komunikasi bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan.

“Kalau ada aspirasi masyarakat tentu harus kita dengarkan. Tetapi selama ini komunikasi dengan perusahaan berjalan cukup baik. Apalagi sekarang ada FORDES MATAPPA yang menjadi ruang bagi desa untuk menyampaikan persoalan maupun kebutuhan masyarakat. Menurut kami, kalau ada masalah sebaiknya dikomunikasikan dengan baik melalui ruang yang sudah tersedia supaya bisa dicari penyelesaiannya bersama,” kata Asrudin.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Bonelemo, Acho, berharap persoalan yang berkembang dibicarakan berdasarkan substansinya agar tidak mengganggu hubungan yang telah terbangun.

“Yang terpenting jangan sampai komunikasi terputus. Kalau memang persoalannya tenaga kerja, mari kita bicarakan tenaga kerja. Kalau terkait mobilisasi, kita dudukkan persoalan mobilisasi. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencari solusi tanpa harus membuat hubungan yang selama ini sudah terbangun menjadi terganggu,” ujar Acho.

Perbedaan pandangan tersebut muncul di tengah aksi yang berdasarkan pantauan tidak diikuti masyarakat Bonelemo maupun Saronda dalam jumlah besar.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, situasi itu sekaligus membuka ruang untuk memperjelas siapa yang diwakili dalam aksi tersebut dan apakah pengajuan badan usaha yang disampaikan kepada MDA memiliki keterkaitan dengan substansi aspirasi.

Persoalan tenaga kerja dan mobilisasi kendaraan dinilai perlu dibahas berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Sementara jika terdapat kepentingan badan usaha yang turut disampaikan, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kepentingan masyarakat bercampur dengan kepentingan bisnis tertentu.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak MDA terkait penyerahan company profile tersebut maupun status pengajuan badan usaha yang disebut masih dalam proses.


Sumber: NK