Pdt.Samuel D Luas mengatakan bahwa agenda Konferensi Nasional ( Konas ) IX Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) Indonesia yang akan berlangsung di Kupang NTT merupakan sarana untuk menguatkan komitmen Asosiasi FKUB Indonesia dalam berikhtiar merawat kerukunan.(Dok: Istimewa)

BICARABAIK | LAMPUNG– Wakil Sekertaris Jendral ( Wasekjen )  Asosiasi FKUB Indonesia Pdt.Samuel D Luas mengatakan bahwa  agenda Konferensi Nasional ( Konas ) IX Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama  ( FKUB  ) Indonesia  yang akan berlangsung di Kupang NTT merupakan sarana untuk menguatkan komitmen Asosiasi FKUB Indonesia dalam berikhtiar merawat kerukunan.


Hal itu disampaikan Samuel di Lampung Senin ( 8/11/2026 ) kepada sejumlah awak media sehubungan telah dekatnya Konas IX akan berlangsung.


Menurutnya KONAS IX Asosiasi FKUB Indonesia yang  dijadwalkan berlangsung pada 16–18 November 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut mengambil  tema “Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi.”


Tema tersebut menurut Samuel mengingatkan bahwa kerukunan bukan sekadar tidak adanya konflik, melainkan kemampuan masyarakat membangun kehidupan yang damai, adil, produktif, dan sejahtera.


"Tokoh agama sebagai  salah satu pengaman moral bangsa, sedangkan negara memiliki aparat keamanan, perangkat hukum, dan institusi pemerintahan. Namun, kekuatan negara tidak cukup hanya bertumpu pada kekuasaan formal." katanya.


Dikatakan bahwa saat ini bangsa membutuhkan keteladanan, kejujuran, kepercayaan sosial, dan kepemimpinan moral untuk mewujudkan negara yang berkeadilan dan beradab.


"Tokoh agama hadir sebagai penyejuk ketika masyarakat terbelah, penengah ketika muncul konflik, dan penjaga nurani ketika kepentingan politik mengancam persaudaraan." ujarnya.


Dalam perspektif agama dikatakan tugas tersebut sejalan dengan prinsip islah (perdamaian), amanah (tanggung jawab), dan al-'adl (keadilan). 


"Dalam kehidupan lintas agama, nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar kerja sama tanpa harus menyeragamkan keyakinan." kata Samuel.


Tokoh agama kata Pak Pendeta ini tidak boleh menjadi penyulut kebencian atau alat legitimasi kepentingan politik sesaat. Mereka harus berdiri di atas kepentingan kelompok dengan tetap menghormati identitas agama masing-masing.


"Kehadiran tokoh agama mengandung dua tanggung jawab sekaligus, yaitu membimbing umat dan menjaga bangsa.

Membimbing umat berarti memperkuat iman, moralitas, pendidikan, dan kepedulian sosial. Menjaga bangsa berarti menghormati konstitusi, melindungi hak warga negara, dan membangun persaudaraan kebangsaan." terangnya.


Agama seharusnya menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan, bukan alat mempertajam permusuhan.


Tokoh agama harus hadir ketika masyarakat menghadapi kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan, kesulitan beribadah, dan ancaman konflik sosial.


Kewibawaan tokoh agama tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara di mimbar, tetapi juga keberanian memperjuangkan kebenaran dan melindungi martabat manusia.


"Itulah sebabnya Konas IX ini menjadi penting dan strategis 

Untuk Penguatan Asosiasi FKUB Indonesia sebagai wadah silaturahim, konsolidasi, koordinasi, dan perjuangan bersama tokoh dan pegiat kerukunan dari seluruh Indonesia."katanya.


Selama ini kata Samuel FKUB memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan di daerah. Namun, tantangan kelembagaan masih nyata, mulai dari keterbatasan dukungan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antardaerah, hingga belum optimalnya posisi FKUB dalam proses perumusan kebijakan publik.


"Karena itu, asosiasi harus diperkuat menjadi organisasi nasional yang representatif, independen secara moral, profesional, inklusif, dan memiliki daya tawar kelembagaan." ujarnya.


Menurutnya Asosiasi FKUB tidak boleh berhenti sebagai forum pertemuan pengurus, melainkan harus berkembang menjadi kekuatan masyarakat sipil yang berwibawa dalam menjaga kerukunan nasional.


"Penguatan tersebut memerlukan konsolidasi organisasi, pembenahan tata kelola, pengembangan jaringan komunikasi nasional, peningkatan kompetensi pengurus, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah dan lembaga keagamaan." kata Samuel D Luas.


Menurutnya lagi Asosiasi juga perlu menjadi pusat pertukaran pengalaman, dokumentasi praktik baik, pendidikan kader kerukunan, dan pengembangan sistem peringatan dini konflik sosial-keagamaan.


Yang tidak kalah penting kata Samuel , Asosiasi harus mampu memperjuangkan penguatan regulasi, pembiayaan, dan kapasitas FKUB tanpa menghilangkan independensi moral para tokoh agama.


"Hubungan asosiasi dengan pemerintah harus dibangun sebagai kemitraan strategis, bukan hubungan ketergantungan. Asosiasi harus mampu mendukung kebijakan yang adil sekaligus menyampaikan kritik konstruktif ketika kepentingan kerukunan dan hak konstitusional masyarakat terabaikan." pungkasnya.


Sumber: Moch.Isnaeni